Media Artikel Berita

Terkait Kasus Suap, KPK Geledah Rumah Ketua DPRD Dan Cawabup Tulungagung. Rumah Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono dan rumah Calon Wakil Bupati Tulungagung terpilih Maryoto Bhirowo digeledah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penggeledahan diduga pengembangan kasus suap proyek infrastruktur jalan yang menjerat Calon Bupati Tulungagung terpilih Syahri Mulyo. Di rumah Supriyono di Desa Mojoagung, Kecamatan Ngantru, penggeledahan disaksikan Sunar, perangkat desa setempat. “Penggeledahan kurang lebih berlangsung sekitar tiga jam, “tutur Sunar kepada wartawan Selasa (28/8/2018). Saat penggeledahan Supriyono tidak berada di tempat. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung itu sedang menunaikan ibadah haji. Sedikitnya ada dua ruangan yang dimasuki penyidik KPK. Terkait apa saja yang diperiksa, Sunar mengaku tidak tahu pasti. Dia juga tidak melihat adanya barang barang yang disita. “Sepertinya tidak ada barang yang dibawa. Berkas juga tidak. Ka

Berikan Sejumlah Bukti, Eni: Kawal Proyek PLTU Riau-1 Atas Instruksi Partai. Terkait aliran dana dalam suap kesepakatan kontrak kerjasama proyek pembangunan PLTU Riau-1, penerima suap dari Fraksi Partai Golkar nonaktif,  Eni Maulani Saragih memberikan sejumlah bukti dugaan keterlibatan pihak lain ke KPK . ‎Tersangka yang merupakan wakil ketua komisi VII DPR nonaktif ini ‎merampungkan pemeriksaan sekitar pukul 17.19 WIB. Eni menyatakan, dirinya sudah menyampaikan keterangan ke penyidik untuk memperjelas kasus dugaan  suap kesepakatan kontrak kerjasama proyek pembangunan PLTU Riau-1 tersebut. Eni memastikan sudah menjelaskan ke penyidik tentang seluruh uang suap yang pernah diterimanya dan sudah dipergunkan untuk apa saja. Termasuk lagi-lagi tutur Eni, dari seluruh uang yang diduga suap sebagiannya dia salurkan sebesar Rp2 miliar untuk Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pada Desember 2017.‎ Selain itu, Eni memastikan, bukti-bukti semisal kuitans

Setelah 10 Tahun, Terpidana Kasus Pembunuhan Munir Dinyatakan Bebas Murni. Pada hari Rabu (29/8/2018) Pollycarpus Budihari Prijanto, terpidana kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Talib dinyatakan bebas murni. Pollycarpus Budihari Priyanto menerima surat bebas murni dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung, Rabu (29/8/2018). Dia telah menjalani hukuman selama 10 tahun dari vonis 14 tahun penjara. Pollycarpus tiba di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung, Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung, sekitar pukul 08.40 WIB. Polly datang ke Bapas Bandung ditemani istri Yosepha Hera Indaswari mengendarai mobil Suzuki Karimun Wagon hitam nopol B 1152 WZB. Setelah tiba, Pollycarpus yang mengenakan kemeja lengan panjang hitam dan celana jins hitam itu langsung masuk ke kantor Bapas untuk mengurus surat bebas murni untuk dirinya. Sekitar 30 menit kemudian, Pollycarpus dan istri keluar dari ruang kepala Bapas Bandung sambil membawa map oranye berisi surat bebas

Bareskrim Polri Sweeping Siaran Ilegal Wava TV Cable Ungaran. Pada Selasa, 28 Agustus 2018, Bareskrim Polri melakukan  sweeping  siaran ilegal yang diduga dilakukan operator Wava TV kabel Ungaran di Kabupaten Semarang dan sekitarnya.  Sweeping  ini menindaklanjuti laporan MNC Group atas redistribusi channel RCTI, MNCTV, GTV dan iNews. Dalam  sweeping  tersebut, Bareskrim Polri mem- police line  dan menggeledah serta melakukan penyitaan terhadap dekoder, mudulator, dan sejumlah kabel yang digunakan untuk menyiarkan hak cipta milik MNC Group untuk kegiatan TV berbayar. MNC Vision sebagai unit bisnis TV berbayar yang dimiliki MNC Group mengapresiasi kinerja kepolisian yang berkomitmen untuk memberantas pembajakan siaran televisi berlangganan yang saat ini semakin marak. “Dan MNC Group sebagai korban dari pembajakan ini berharap pelaku pembajakan dapat ditindak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” kata Corporate Secretary PT MNC Sky Vision Tbk, Muharzi Hasril

Hakim Dan Panitera Dinonaktifkan Terkait Kasus Suap Tipikor Medan. Hakim adhoc Pengadilan Tipikor pada PN Medan Merry Purba, Panitera Pengganti Helpandai‎, dan dua orang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka. Bersamaan dengan itu Mahkamah Agung (MA) memberhentikan sementara Merry dan He‎lpandi ‎dari posisi dan tugas masing-masing. Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, KPK sudah melakukan penyelidikan tertutup setelah beberapa waktu lalu menerima informasi dari masyarakat ‎atas dugaan pengurusan putusan perkara atas nama terdakwa pengusaha Tamin Sukardi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan. Setelah melakukan pengumpulan informasi, keterangan, dan pemantauan kemudian ditemukan bukt-bukti awal adanya unsur pidana. Kemudian tutur Agus, Selasa (28/8) pagi hingga siang dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) di beberapa lokasi termasuk Pengadilan Tipikor Medan. Total ada delapan orang yang diamankan. Mer